Jakarta - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas
Bumi (BPH Migas) menetapkan pada 2 Desember 2012 sebagai hari tanpa
Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi. Pada hari itu seluruh SPBU di
Jawa-Bali dan 5 kota besar di Indonesia tidak menjual Premium dan Solar.
Seperti
diungkapkan SVP Feul Marketing & distribution PT Pertamina,
Suhartoko, BPH berencana menetapkan 2 Desember sebagai satu hari tanpa
BBM Subsidi.
"Rencannya iya, inisiatornya adalah BPH Migas," kata Suhartoko kepada detikFinance, Sabtu (24/11/2012).
Diungkapkan
Suhartoko, pada tanggal tersebut, seluruh SPBU di wilayah Jawa dan Bali
tidak akan melayani penjualan BBM subsidi (Premium dan Solar), petugas
SPBU hanya melayani penjualan BBM non subsidi (Pertamax cs).
"Untuk seluruh SPBU di wilayah Jawa-Bali tidak melayani penjualan BBM Subsidi (pada tanggal 2 Desember)," ungkap Suhartoko.
Tidak
hanya di Jawa dan Bali saja, kata Suhartoko, program sehari tanpa BBM
Subsidi tersebut juga akan dilakukan di 5 kota besar di Indonesia.
"5 kota tersebut diantaranya Medan, Batam, Palembang, Balikpapan dan Makasar," ungkap Suhartoko.
Menteri ESDM Belum Tahu
Menteri
Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik belum mengetahui adanya
hari tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi nasional 2 Desember 2012
yang ditetapkan Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH
Migas).
"Belum dilaporin. Mereka punya kewenangan untuk mengatur,
di mana ada kelebihan sisa, dan di mana yang kritis. Apalagi desember
sudah mau habis, jadi kalau ada sisa dilonggarin. Kalau yang mau habis
maka diketatin. Saya belum tahu di mana daerah yang akan diketatin,"
tutur Jero usai menjadi pembicara pada acara IKA ITS Business Summit
2012 di Balai Kartini Jakarta, Sabtu (24/11/2012).
Namun, Jero
menilai aturan yang akan diterapkan pada 2 Desember ini cukup efektif
untuk mengerem laju konsumsi BBM bersubsidi meskipun bersifat sementara.
"Iya, kan orang itu kalau kita cermat dimana SPBU diketatin maka beli non subsidi ya dia akan beli," paparnya.
Pada
kesempatan yang sama, Jero juga mengaku dirinya memiliki tugas berat
semenjak menjadi pejabat yang mengatur dan mengelola migas nasional.
Menteri ESDM menurutnya sangat berperan mengamankan pendapatan negara
dari sektor migas yang jumlahnya ratusan triliun untuk pemasukan APBN.
"Meteri
ESDM, kunci maju mundurnya Indonesia. Saat saya ditunjuk presiden SBY,
saya bilang siap, dalam pikiran saya serahkan pikiran jiwa ke bangsa,"
tutur Jero.
Sehingga, seorang Menteri ESDM menurutnya harus
memiliki mental baja dan total untuk mengabdi karena setiap tindakan
atau kebijakan yang diambil akan menuai kritikan atau hujatan yang
pedas.
Tugas terberat menurutnya, diperintahkan oleh Presiden SBY
untuk mengamankan penerimaan dan kontrak migas pasca BP Migas
dibubarkan MK. "Presiden bilang amankan penerimaan migas, Rp 350 triliun
itu gak sedikit kalau gak masuk, kacau APBN," pungkasnya.
Harga BBM Subsidi Terlalu Rendah
Jero
Wacik menilai harga premium bersubsidi terlalu rendah. Menurutnya,
harga premium yang normal seharusnya berada di kisaran Rp 7.000 hingga
Rp 8.000 per liter.
"Karena sebetulnya di masyarakat harga Rp
7.000 sampai Rp 8.000 (per liter) sudah logis. Wong beli eceran di luar
kota segitu. Di jakarta saja, harga di SPBU Rp 4500, di eceran pinggir
kota yang harganya Rp 8.000 juga dibeli," tutur Jero.
Tambah
Jero, rendahnya harga BBM bersubsidi tidak dipungkiri telah mendorong
orang-orang melakukan tindakan penyalahgunaan penggunaan BBM bersubsidi.
"Artinya memang, harga kita jauh dari harga keekonomisan, sehingga eksesnya banyak yakni penimbunan, penyelundupan," tuturnya.
Dari
penelitian yang dilakukan beberapa peguruan tinggi, Jero menyebut 77%
pengguna BBM bersubsidi berasal dari golongan masyarakat berpenghasilan
mampu.
"Berdasarkan penghitungan yang, kita lakukan bersama UGM
dan UI, pengguna bbm subsidi itu 77% orang yang tidak berhak, yakni
orang menengah," paparnya.
Namun, tambah Jero, pemerintah tetap membuka peluang akan menyesuaiakan harga BBM bersubsidi seperti premium di 2013.
"Kita
lihat nanti seberapa beratnya beban APBN, kalau listrik naik 15% jadi
bisa ditanggung. Jadi prinsipnya kan pemerintah pikirannya rakyat, kalau
rakyatnya mampu maka kita berani," tambahnya.
Langganan:
Posting Komentar (Atom)



Tidak ada komentar:
Posting Komentar