Gita sangat setuju terhadap rencana kenaikan harga BBM subsidi seperti premium CS karena bisa mengerem laju defisit bahkan berubah menjadi surplus neraca perdangan migas.
"Kalau harga dinaikkan (BBM), itu sangat menolong meningkatkan surplus neraca perdagangan," tutur Gita di JW Mariot Jakarta Selatan, Jumat (11/1/2013).
Defisit neraca perdangan sektor migas bertolak belakang dengan neraca perdagangan non migas yang surplus US$ 3,5 miliar. "Tahun lalu membawakan defisit (migas) US$ 4,8 miliar. Yang semestinya nggak pernah kejadian karena konsumsi dan harga di awal tahun yang cukup tinggi," tambahnya.
Kenaikan Harga BBM Subsidi, PR Penting yang Belum Selesai
Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini ditunjuk Presiden SBY menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Migas (SKK Migas). Dia mengaku meninggalkan banyak PR yang belum selesai.
"Masih banyak yang belum selesai dari saya jadi Wamen, PR-nya konversi BBM ke BBG belum selesai, alokasi gas belum selesai, harga gas belum selesai, kilang belum selesai. Kemudian input unsur pipa belum selesai, renegosiasi belum selesai, renegosiasi harga (gas) ke Fujian belum selesai," kata Rudi kepada wartawan di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (11/1/2013).
Menurutnya, PR yang belum selesai dan yang paling penting adalah kenaikan harga BBM subsidi untuk menekan jumlah subsidi BBM yang nilainya mencapai ratusan triliun. "Lalu yang paling penting harga BBM belum naik," kata Rudi.
Namun dengan pengangkatan dirinya menjadi Kepala SKK Migas, Rudi melepas semua pekerjaan rumah yang belum selesai tersebut dilepasnya dengan tenang.
"Itu tugas saya semua itu yang ada di meja saya banyak, dan saya lepas dengan tenang," cetusnya.
Rudi rencananya bakal dilantik oleh Presiden SBY menjadi Kepala SKK Migas pada hari Selasa 15 Januari 2013.
Sebelumnya Rudi mengatakan, kenaikan harga BBM subsidi bisa dilakukan hingga mencapai Rp 6.500/liter. Ini harus dilakukan agar kuota BBM subsidi tahun ini sebesar 46 juta kiloliter (KL) tidak membengkak tinggi. Dari kajian Rudi, apabila harga BBM subsidi naik menjadi Rp 6.000/liter, maka kuota konsumsi tahun ini bisa mencapai 48,67 juta KL atau sudah melewati kuota yang ditetapkan.
Namun apabila tidak ada kenaikan harga sama sekali, maka kuota BBM subsidi tahun ini bisa mencapai 50 juta KL.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebelumnya juga mengatakan tidak mau begitu saja mengambil keputusan kenaikan harga BBM subsidi. Agus Marto ingin ada tindakan dari Kementerian ESDM untuk menahan dan mengendalikan konsumsi BBM subsidi agar tidak melonjak dan menyedot anggaran negara.
"Sektor yang harus menjaga itu adalah ESDM bersama dengan jajarannya. Kalau seandainya aspek yang lain secara umum terkendali dan baik, tapi untuk BBM bersubsidi itu jadi perhatian," tegas Agus Marto.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar